Minahasa Ingin Merdeka? Kapolri Yakin Bisa Meredamnya

Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian menilai ada potensi perpecahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perpecahan ini bersumber dari dua faktor, yakni faktor internal dan eksternal. 

"Dari internal, justru permasalah pemerataan pembangunan ekonomi," kata Tito saat mengisi kuliah umum dengan tema 'Peran dan fungsi Polri dalam mengawal serta menjaga keutuhan NKRI' di Asrama Haji Palu, Sulawesi Tengah, Senin (15/5).

Menurut Tito, pemerataan pembangunan ekonomi menjadi penentu berkembang atau hancurnya NKRI. Persoalan perbedaan suku, ras, agama, dan antargolongan tidak berpengaruh signifikan terhadap perpecahan NKRI. 

"Faktor kesejahteraan, ekonomi jadi faktor sangat penting untuk survive negara," ujarnya.

Menurut Tito, keyakinan itu didasari adanya keinginan besar dari Jokowi-JK untuk menuntaskan misi mensejahterakan rakyat di setiap wilayah Indonesia, termasuk Minahasa, sebelum masa jabatan mereka berakhir pada 2019.

Tito mengatakan, dengan adanya keinginan itu, kesenjangan kesejahteraan antar-wilayah – yang ditengarai bisa menyebabkan sebuah wilayah ingin berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia – tidak lagi terjadi.

"Kita salah juga kalau menyalahkan pemerintahan saat ini, karena pemerintahan Jokowi baru dua tahun lebih. Tapi, kita bisa melihat perkembangannya sudah luar biasa," kata Tito usai menjadi pembicara dalam Kongres Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Asrama Haji Palu, Sulawesi Tengah, Senin, 15 Mei 2017.

Tito mengatakan, kestabilan politik diperlukan guna mendukung pemerintah mencapai misi itu. Menurut Tito, hal yang bisa dilakukan rakyat adalah menaruh kepercayaan kepada pemerintah serta tidak mengganggu stabilitas politik dengan berencana melakukan deklarasi kemerdekaan dari NKRI.

"Yang kita harus jaga sekarang adalah pemerintahan ini biarkan berjalan. Jangan sampai ada gangguan politik dan keamanan. Tidak boleh terjaditransition of power secara inkonstitusional. Harus melalui mekanisme demokrasi," ujar Tito